JAWARA PROPERTY – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong percepatan investasi dan pembangunan yang berkualitas. Sebagai upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah melalui ketersediaan RDTR, Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kawasan Glagah dan Giri Kabupaten Banyuwangi, RDTR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Abiansemal Kabupaten Badung, RDTR Banyakan-Grogol Kabupaten Kediri, RDTR WP Anyar Kabupaten Serang dan RDTR WP Cikarang Bekasi Laut Kabupaten Bekasi.
Bertempat di The Tribrata Darmawangsa Jakarta pada Rabu (21/12), Rapat Koordinasi Lintas Sektor ini dilaksanakan secara luring dan daring. Dibuka dengan paparan yang disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Aswar Anas, Ia mengungkapkan Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa timur untuk itu diperlukan perencanaan bagi pengelolaan tata ruang yang luas.
RDTR Kawasan Glagah dan Giri disusun sebagai kawasan pendukung arahan prioritas nasional di Kawasan Pariwisata Ijen-Baluran dan sekitarnya. Terkait dengan perkembangan pariwisata yang terus berkembang maka terjadi peningkatan minat investasi di daerah Glagah dan Giri sebagai daerah pendukung kegiatan pariwisata. Selain dari segi pariwisata, kawasan pertanian sebagai lumbung pangan masyarakat juga menjadi salah satu potensi yang dipertahankan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
“Kami ingin menciptakan ruang untuk mendukung sektor pariwisata alam dan budaya lokal dengan mempertahankan lahan pertanian sebagai daya tarik kawasan,” ujar Ipuk.
Hadir secara langsung, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menyampaikan paparan mengenai Raperkada RDTR Manonjaya. Ia menjelaskan bahwa sekitar tahun 1830an, Manonjaya merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga secara historis Manonjaya memiliki banyak potensi wisata yang besar. Sementara kondisi eksisting Manonjaya saat ini adalah pusat kegiatan yang secara ekonomi berbasis pada pertanian, perkebunan, dan peternakan.
“Kami berharap dengan adanya penyusunan RDTR ini, dapat mewujudkan wilayah Perencanaan Manonjaya yang berbasis agro dengan tetap mempertahankan kultur historis,” ungkap Ade.
Di sisi lain, adanya perubahan pada RTRW Provinsi Bali dan RTRW Kabupaten Badung, menjadi dasar urgensi penyusunan RDTR WP Abiansemal di Kabupaten Badung. Perkembangan potensi dan peluang menjadi kebutuhan yang harus diakomodir. Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengatakan bahwa salah satu isu strategis Kecamatan Abiansemal sebagai penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita dan penguatan Kawasan Perkotaan Blahkiuh sebagai pusat pelayanan wilayah Badung Utara.
“Wilayah Abiansemal memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata berbasis alam dan agrowisata yang memberikan dampak pengaruh pada pemanfaatan lahan,” ujar Ketut.
Selanjutnya pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa juga mengutarakan maksud tujuan penataan ruang WP Banyakan-Grogol yaitu terwujudnya Kawasan Perkotaan Banyakan-Grogol sebagai pintu gerbang Kediri raya dengan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berbasis agribisnis.Tujuan tersebut berangkat dari 8 delapan isu strategis WP Banyakan-Grogol yang mana diantaranya terdapat rencana pembangunan Bandar Udara Kediri, rencana exit tol Kertosono – Kediri, dan rencana exit tol Simpang Empat Banyakan.
“WP Banyakan-Grogol mengakomodir pembangunan Bandar Udara Kediri dan Jalan Tol Kertosono – Kediri yang merupakan amanat Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019,” jelas Dewi dalam paparannya.
Beralih ke pembahasan RDTR selanjutnya, yaitu RDTR WP Anyar Kabupaten Serang. RDTR WP Anyar telah mengakomodir kebijakan strategis nasional yaitu penyediaan Jalan Tol Serang-Anyer, Jalan Nasional (Ruas Jalan Raya Anyer), dan Jaringan Kereta Api, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa yang hadir pada Rapat Lintas Sektor ini.
Lebih lanjut Ia memamparkan WP Anyar dibagi menjadi empat Sub-WP, dimana Sub-WP A identik dengan kegiatan pariwisata dan permukiman, Sub-WP B identik dengan kegiatan pariwisata, Sub-WP C identik dengan kegiatan industri, dan Sub-WP D identik dengan kegiatan hutan dan perkebunan. “Semoga kami dapat segera menetapkan Raperbup RDTR WP Anyar yang terintegrasi dengan OSS sehingga dapat mempercepat investasi dan pembangunan di Kabupaten Serang,” ungkapnya.
Pemaparan RDTR terakhir disampaikan oleh Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan tentang WP Cikarang Bekasi Laut yang memiliki potensi pengembangan industri dan ekonomi kreatif, potensi jalur transportasi darat dan laut, potensi untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan, dan potensi pengembangan kawasan perdagangan.
“Tujuan Penataan WP Cikarang Bekasi Laut adalah mewujudkan ruang perkotaan yang aman, nyaman produktif, efektif, efisien berbasis sektor transportasi, pergudangan, dan industri dalam rangka menunjang pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Bekasi yang berkelanjutan,” jelas Dani.
Sesi pertama Rapat Koordinasi Lintas Sektor ini ditutup dengan arahan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa. Ia menekankan bahwa salah satu tantangan serius yang akan dihadapi ke depan adalah perubahan iklim, yang harus dimitigasi dalam melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oleh karena itu, ketersediaan ruang-ruang hijau harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan tata ruang.
Lebih lanjut Ia mengutarakan bahwa dalam membangun suatu wilayah, Rencana Tata Ruang sebagai wadah pembangunan yang sistematik dan terstruktur untuk mencapai pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan, harus dirancang inline dengan indikasi program. Hal tersebut dilakukan sehingga pembangunan di daerah memiliki benchmark dan terukur tingkat keberhasilannya.
“Saya berharap produk peraturan perundangan para kepala daerah ini zero mistake tolerance, karena produk tata ruang merupakan jaminan kepastian hukum, terwujudnya sebuah pembangunan, dan perizinan investasi,” tutur Gabriel.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati bersama dengan perwakilan pemerintah daerah yang hadir dan peserta rapat dari Kementerian/Lembaga terkait.
Sumber : Dirjen Tata Ruang