JAWARA PROPERTY – Program kerja tahun 2023 Kementerian PUPR telah ditetapkan yaitu melaksanakan lima program prioritas dengan anggaran Rp98,21 triliun. Lingkup pekerjaannya antara lain pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pengolahan sampah, hingga berbagai program perumahan dan permukiman.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada lima prioritas program kerja tahun anggaran (TA) 2023 mendatang. Hal ini untuk terus mendorong penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonmi pasca pandemic Covid-19.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, prioritas kerja tahun 2023 didasarkkan pada rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertemakan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Rumah Minimalis, Harga Ekonomis di Adidarma Cirebon?
“Kegiatan pembangunan termasuk program prioritas nasional yang akan diselesaikan hingga tahun 2024. Itu membuat program kerja tahun 2023 diprioritaskan pada lima hal yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, dan program dengan pola padat karya,” ujarnya.
Adapun tahun 2023 Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp98,21 triliun. Rinciannya untuk rencana kegiatan bidang sumber daya air Rp35,89 triliun. Pekerjaannya meliputi pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 hektar irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 hektar irigasi, pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan tiga unit pengendali sedimen atau lahar gunung berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.
Eco Living Digandrungi Masyarakat Modern
Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun antara lain untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.100 meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, serta padat karya.
Sementera di bidang permukiman dengan anggaran Rp14,25 triliun antara lain untuk pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter/detik, optimalisasi SPAM sebanyak 4.870 SR, SPAM berbasis masyarakat sebanyak 276.600 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK.
Selain itu masih ada program penataan permukiman kumuh perkotaan seluas 30 hektar, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seluas 40 hektar, pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2, penataan bangunan dan lingkungan di 15 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekolah dan madrasah, pembangunan dan rehabilitasi 12 unit PTN/PTKIN, rehabilitasi dan renovasi lima unit pasar, dan pembangunan prasarana olahraga.
Kemudian di bidang perumahan dengan anggaran Rp5,49 triliun antara lain pembangunan 3.244 unit rumah susun (rusun), 2.484 unit rumah khusus (rusus), 27.825 unit PSU, dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya. Dukungan manajemen di Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen, dan Itjen sebesar Rp1,86 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
“Kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang. Meskipun anggaran tahun depan mengalami penurunan, kami tetap mempertahankan agar anggaran padat karya tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2022,” pungkas Basuki.
